Arsip

Perbankan Syariah

Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang  beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu  pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III  tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan  dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

untuk info lainnya bisa di cek disini

Terimakasih..

Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.   Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.  Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API.  Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional.  Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta  pengembangan UMKM.

Ada 6 pilar agar terciptanya struktur perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Struktur Perbankan

Program penguatan struktur perbankan nasional:

Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan”

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap.  Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian.

Cara pencapaiannya melalui:

  1. Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru
  2. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru
  3. Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal
  4. Penerbitan subordinated loan

Dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya:

  • 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun;
  • 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun;
  • 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;
  • Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan diharapkan akan terbentuk sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

:: Tahapan Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional

1. Memperkuat Permodalan Bank, Kegiatan Pilar 1:

  • Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp80 miliar (Periode pelaksanaan: 2007)
  • Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp100 miliar (Periode pelaksanaan: 2010)
  • Mempertahankan persyaratan modal disetor minimum Rp3 triliun untuk pendirian bank umum konvensional sampai dengan 1 Januari 2011 (Periode pelaksanaan: 2004-2010)
  • Menetapkan persyaratan modal disetor minimum Rp1 triliun untuk pendirian bank umum syariah (Periode pelaksanaan: 2005)
  • Menetapkan persyaratan modal sebesar Rp500 miliar bagi bank umum syariah yang berasal dari spin off Unit Usaha Syariah (Periode pelaksanaan: 2006)
  • Mempercepat batas waktu pemenuhan persyaratan minimum modal disetor BPR yang semula tahun 2010 menjadi tahun 2008 (Periode pelaksanaan: 2008)

2. Memperkuat daya saing dan kelembagaan BPR dan BPRS, Kegiatan Pilar 1:

  • Meningkatkan linkage program antara bank umum dengan BPR (Periode pelaksanaan: 2007)
  • Implementasi program aliansi strategis lembaga keuangan syariah dengan BPRS melalui kemitraan strategis dalam rangka pengembangan UMKM (Periode pelaksanaan: 2007)
  • Mendorong pendirian BPR dan BPRS di luar Pulau Jawa dan Bali (Periode pelaksanaan: 2006-2007)
  • Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS bagi yang telah memenuhi persyaratan (Periode pelaksanaan: 2004-2006)
  • Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR dan BPRS (termasuk Lembaga APEX ) (Periode pelaksanaan: 2006-2007)

3. Meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM, Kegiatan Pilar 1:

  • Memfasilitasi pembentukan dan monitoring skim penjaminan kredit dan pembiayaan (Periode pelaksanaan: 2004-2007)
  • Mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan di daerah perdesaan (Periode pelaksanaan: 2004-2009)
  • Meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dengan pengembangan skema jaminan bagi pembiayaan syariah (Periode pelaksanaan: 2010)
  • Mendorong bank-bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil (Periode pelaksanaan: 2010)

2. Pengaturan Perbankan

Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan:

Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan international best practices termasuk 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan dalam waktu dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

:: Tahapan Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

1. Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan, Kegiatan Pilar II:

  • Melibatkan pihak III dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan (Periode pelaksanaan: 2004)
  • Membentuk panel ahli perbankan (Periode pelaksanaan: 2004)
  • Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah tertentu maupun pusat (Periode pelaksanaan: 2006)

2. Implementasi secara bertahap international best practices

  • 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision (Periode pelaksanaan: 2004-2013)
  • Basel II (Periode pelaksanaan: Mulai 2008)
  • Islamic Financial Service Board (IFSB) bagi bank syariah (Periode pelaksanaan: 2005-2011)

3. Pengawasan Perbankan

Program peningkatan fungsi pengawasan:

“Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko”

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatkan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatkan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

:: Tahapan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

1. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain, Kegiatan Pilar III:

  • Membuat MoU dengan lembaga pengawas lembaga keuangan lain dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan bank dan pemantauan SSK (Periode pelaksanaan: 2004-2006)

2. Melakukan reorganisasi sector perbankan di Bank Indonesia, Kegiatan Pilar III:

  • Menyempurnakan High Level Organization Structure (HLOS) Sektor Perbankan Bank Indonesia (Periode pelaksanaan: 2004-2006)
  • Mengkonsolidasikan satker pengawasan dan pemeriksaan termasuk pembentukan Pooling Spesialist (Periode pelaksanaan: 2004-2006)
  • Mengkonsolidasikan Direktorat Pengawasan BPR dan Biro Kredit di Bank Indonesia termasuk mengalihkan fungsi:

  -   Penelitian dan pengembangan UMKM dari Biro Kredit ke Unit Khusus Pengelolaan Aset

  -   Pemeriksaan kredit dari Biro Kredit ke Direktorat Pengawasan Bank Umum (Periode pelaksanaan: 2006-2007)

  • Menyempurnakan organisasi Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) untuk mengakomodasi pengalihan fungsi penjaminan BPR ke Lembaga Penjamin Simpanan serta pemindahan fungsi perizinan BPR baru dan fungsi penelitian dan pengaturan ke satuan kerja lain di Bank Indonesia (Periode pelaksanaan: 2005-2006)
  • Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah (Periode pelaksanaan: 2005-2006)

3. Menyempurnakan Infrastruktur Pendukung Pengawasan Bank, Kegiatan Pilar III:

  • Meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan BPR baik konvensional maupun syariah antara lain melalui program sertifikasi dan attachment di lembaga pengawas internasional (Periode pelaksanaan: 2004-2005)
  • Penyiapan SDM Pengawas Spesialis (Periode pelaksanaan: 2006-2007)
  • Menyempurnakan IT pengawasan bank (Periode pelaksanaan: 2005-2006)
  • Menyempurnakan sistem pelaporan BPR (Periode pelaksanaan: 2005-2007)
  • Menyempurnakan manajemen dokumen pengawasan bank (Periode pelaksanaan: 2005-2006)

4. Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko Menyempurnakan pedoman dan alat bantu pengawasan dalam mendukung implementasi pengawasan berbasis risiko bank umum konvensional dan syariah (Periode pelaksanaan: 2004-2005)

5. Meningkatkan efektivitas enforcement, Kegiatan Pilar III:

  • Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan (Periode pelaksanaan: 2004-2005)
  • Meningkatkan transparansi pengawasan dalam mendukung efektifitas enforcement (Periode pelaksanaan: 2006)
  • Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank (Periode pelaksanaan: 2006)

4. Manajemen Perbankan

Program Peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan:

Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional

Program ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate governance (GCG), kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat.

:: Tahapan Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

1. Meningkatkan Good Corporate Governance, Kegiatan Pilar IV:

  • Menetapkan minimum standar GCG untuk bank umum konvensional dan syariah (Periode pelaksanaan: 2004-2007)
  • Mewajibkan bank untuk melakukan self-assessment pelaksanaan GCG (Periode pelaksanaan: 2007)
  • Mendorong bank-bank untuk go public (Periode pelaksanaan: 2004-2007)

2. Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan, Kegiatan Pilar IV:

  • Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko bank umum konvensional dan syariah (Periode pelaksanaan: 2004-2007)
  • Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS antara lain melalui program sertifikasi profesional bagi pengurus BPR dan BPRS (Periode pelaksanaan: 2005-2008)

3. Meningkatkan kemampuan operasional bank , Kegiatan Pilar IV:

  • Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya (Periode pelaksanaan: 2006-2008)
  • Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank (Periode pelaksanaan: 2006-2008)

5. Infrastruktur Perbankan

Program pengembangan infrastruktur perbankan:

Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti credit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan credit bureau akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam publicly-traded debt yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

:: Tahapan Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

1. Mengembangkan Credit Bureau, Kegiatan Pilar V:

  • Melakukan inisiatif pembentukan credit bureau (Periode pelaksanaan: 2004-2005)
  • Mengembangkan Sistem Informasi Debitur untuk Lembaga Keuangan Non Bank (Periode pelaksanaan: 2006-2008)

 

2. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah (Islamic Financial Market), Kegiatan Pilar V:

  • Menyusun dan menyempurnakan peraturan pasar keuangan syariah (Periode pelaksanaan: 2006-2010)
  • Menyusun peraturan yang berkaitan dengan instrument pasar keuangan syariah (Periode pelaksanaan: 2006-2010)

 

3. Peningkatan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (Periode pelaksanaan: 2004-2010)

6. Perlindungan Nasabah

Program peningkatan perlindungan nasabah:

Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

:: Tahapan Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

1. Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, Kegiatan Pilar VI:

  • Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah (Periode pelaksanaan: 2004-2005)
  • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur mekanisme pengaduan nasabah (Periode pelaksanaan: 2006-2010)

2. Membentuk lembaga mediasi independen, Kegiatan Pilar VI:

  • Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan (Periode pelaksanaan: 2004-2008)

3. Menyusun transparansi informasi produk, Kegiatan Pilar VI:

  • Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank (Periode pelaksanaan: 2004-2005)
  • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur transparansi informasi produk (Periode pelaksanaan: 2006-2010)

4. Mempromosikan edukasi untuk nasabah, Kegiatan Pilar VI:

  • Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial (Periode pelaksanaan: Mulai 2004)
  • Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) (Periode pelaksanaan: Mulai 2004)

Untuk lebih jelasnya silahkan klik disini.

Terimakasih.

Bank Indonesia

1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1953 – 1959

Dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) didirikan untuk menggantikan De Javasche Bank N.V. sekaligus bertindak sebagai bank sentral Indonesia. Sebagai badan hukum milik negara, BI berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral.

Berkedudukan di Jakarta, BI mengemban tugas, antara lain: menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan
kredit tersebut.

Dengan modal bank sebesar Rp 25 juta, BI memiliki usaha-usaha bank antara lain: memindahkan uang (melalui surat atau pemberitahuan dengan telegram, wesel tunjuk, dan lain-lain), menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order, dan surat-surat utang, serta beberapa usaha lainnya.

Berkaitan dengan hubungan BI dan pemerintah, telah ditetapkan dalam UU tersebut, bahwa BI wajib menyelenggarakan kas umum negara dan bertindak sebagai pemegang kas pemerintah Republik Indonesia (RI). BI juga memberi uang muka dalam rekening koran kepada pemerintah RI.

Pada awal berdirinya, struktur organisasi BI meliputi 12 bagian di kantor pusat
Jakarta, 15 kantor cabang di dalam negeri, dan 2 (dua) kantor perwakilan di luar negeri. Bagian-bagian yang terdapat di kantor pusat adalah: bagian pembukuan, bagian kas dan uang kertas bank, bagian urusan efek, bagian pemberian kredit Jakarta, bagian sekretaris dan urusan pegawai, bagian urusan wesel, bagian pemberian kredit pusat, dana devisa, bagian statistik ekonomi, urusan umum, bagian luar negeri, dan bagian administrasi pusat.

15 kantor cabang yang terdapat di dalam negeri adalah Manado, Pontianak, Kediri, Yogyakarta, Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Padang, dan Cirebon. Sedangkan dua kantor di luar negeri adalah bank cabang Amsterdam dan New York.

Direksi bank pada periode ini terdiri atas seorang gubernur (pimpinan), seorang gubernur pengganti I, seorang gubernur pengganti II, dan beberapa orang direktur.

Gubernur yang menjabat pada periode 1953-1959 adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Loekman Hakim.

Susunan personalia di kantor pusat antara lain Ong Sian Tjong yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembukuan, R.H. Djajakoesoema sebagai Kepala Bagian Pembantu Sekretarie, dan Go Wie Kie sebagai Kepala Bagian Pembantu Wesel. Di kantor cabang antara lain adalah Tan Liang Oen, Agoes Gelar Datoek Radjo Nan Gadang, M. Rifai, D.D Ranti, dan beberapa orang lainnya.

Selama periode 1953-1959, dilakukan peresmian dan penutupan beberapa kantor cabang dan kantor perwakilan. Pembukaan kantor cabang dilakukan di Ambon (17 Maret 1956), Ampenan (15 Agustus 1957), dan Jember (8 Februari 1958).

2. Dewan Moneter Menurut UU No. 11/1953

Pimpinan Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No. 11/1953 adalah Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Pada saat itu Dewan Moneter terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur BI. Dewan tersebut bertugas menetapkan kebijakan moneter secara umum dari BI dan memberi petunjuk kepada direksi berkaitan dengan kebijakan bank. Ketetapan tentang Dewan Moneter dalam UU No. 11/1953 tersebut tidak sesuai dengan pemikiran Mr. Sjafruddin Prawiranegara selaku Presiden DJB terakhir dan juga Gubernur BI pertama. Sjafruddin berpendapat bahwa keberadaan Dewan Moneter dalam jajaran pimpinan BI menjadikan batas organisatoris antara pemerintah dan BI menjadi tidak jelas. Menurutnya, untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan bank sentral harus dibentuk suatu Dewan Koordinasi yang beranggotakan wakil pemerintah dan wakil direksi bank dan berada di luar struktur kepemimpinan bank sentral. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat terlalu jauh mengintervensi bank sentral dan sebaliknya bank sentral juga tidak terlalu independen dari pemerintah. Tetapi
nyatanya format semacam itu tidak pernah terwujud. Hingga 1968, secara formal keberadaan Dewan Moneter tetap dibertahankan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 11/1953.

Tidak setiap bank sentral di setiap negara memiliki dewan moneter. Namun dalam sejarah perkembangannya, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Republik Indonesia selama beberapa periode memiliki dewan moneter sebagai dewan yang mengatur kebijakan moneter.

Dapat dipastikan bahwa hampir setiap negara di berbagai belahan dunia mempunyai bank sentral, namun tidak semua bank sentral tersebut mempunyai dewan moneter, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai dewan yang mengatur kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang mempengaruhi atau berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar (money supply) agar seimbang dengan jumlah uang yang diperlukan (money demand).

Meskipun secara spesifik fungsi dewan moneter bank sentral di setiap negara tidak selalu sama, tetapi secara umum peranan dewan moneter ini dapat dibagi ke dalam dua fungsi, yaitu sebagai executing body dan coordinating body.

Executing body adalah peran di mana dewan moneter mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat atas pertanggungjawaban akhir dari pemerintah. Sedangkan coordinating body adalah peran dewan moneter dalam mengkoordinir fungsi-fungsi yang mempengaruhi kondisi moneter untuk membantu pemerintah dalam hal kebijakan yang berbentuk peraturan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sesuai dengan tingkat inflasi yang masih dapat diterima oleh negara yang bersangkutan.

Sebelum kelahiran Bank Indonesia, kebijakan moneter secara terbatas telah
dilaksanakan oleh bank sirkulasi pada saat itu, yaitu De Javasche Bank. Hal ini terbukti melalui cuplikan risalah rapat De Javasche Bank, Laporan Tahunan De Javasche Bank, serta Freezing Ordonance 1945. Agar pengelolaan bank sentral dapat dilakukan menurut kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perekonomian, maka pada tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan. Setelah itu didirikan Bank Indonesia milik negara, dengan badan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.

Pada saat undang-undang tersebut dirumuskan, Presiden De Javasche Bank, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dalam laporan tahunan De Javasche Bank tahun
1951/1952, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hak bank sirkulasi untuk
mencetak dan mengedarkan uang, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dibentuk Dewan Koordinasi sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah sebagai pemilik dengan pihak bank sentral yang memerlukan independensi dalam hal penetapan dan/atau pelaksanaan kebijakan moneter.

Kekhawatiran Mr. Sjafruddin Prawiranegara memang beralasan karena Dewan
Moneter yang dibentuk berbeda dengan pemikiran idealnya. Sjafruddin menuangkannya dalam laporan tahunan De Javasche Bank tahun 1952/1953, yang isinya menjelaskan bahwa sebelumnya De Javasche Bank dan pemerintah berdiri secara terpisah, meskipun dalam beberapa hal tertentu terdapat campur tangan pemerintah. Namun pada periode Bank Indonesia, garis organisatoris itu menjadi kabur karena Dewan Moneter ditempatkan di atas direksi Bank Indonesia. Menurutnya, susunan dan tugas Dewan Moneter diatur dalam undang-undang tersendiri.

Menurut UU No. 11 tahun 1953, Dewan Moneter terdiri atas 3 orang anggota yang mempunyai hak suara yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Dewan ini diketuai oleh Menteri Keuangan yang dapat digantikan oleh Gubernur Bank Indonesia jika ia sedang berhalangan.
Apabila anggota Dewan Moneter berhalangan hadir pada sidang, maka anggota
Dewan Moneter tersebut wajib menunjuk wakilnya dengan surat kuasa, sehingga wakil tersebut dapat memberikan suara. Dewan Moneter bersidang sekurangkurangnya 14 hari sekali atau lebih apabila anggota yang mempunyai hak suara menginginkannya.

Dewan Moneter mengangkat sendiri sekretaris maupun mengangkat dan
memberhentikan pegawainya. Tugas dari Dewan Moneter ini adalah menetapkan kebijakan moneter umum yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia; memberi petunjuk kepada direksi tentang kebijakan Bank Indonesia dalam urusan lainnya, sepanjang kepentingan umum memerlukannya, seperti penetapan tarif bunga bank yang dianggap sebagai kebijakan moneter umum atau urusan Bank Indonesia mengenai kepentingan umum, begitu pula dengan pekerjaan-pekerjaan Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal dan ayat yang mengaturnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Moneter dibantu oleh Dewan Penasehat yang mempunyai tugas untuk memberikan nasehat kepada Dewan Moneter baik diminta ataupun tidak, dan membahas segala permasalahan Dewan Moneter dengan maksudagar dewan ini dapat menetapkan kebijakan secara optimal berdasarkan perkembangan yang ada di masyarakat.
Adapun tugas direksi Bank Indonesia yaitu.

  1. Menyelenggarakan kebijaksanaan moneter umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter.
  2. Menyelenggarakan pemberian kredit oleh Bank Indonesia, terutama untuk pemberian dan perpanjangan kredit dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan kredit-kredit tersebut, begitu pula untuk menghentikan kredit yang sedang berjalan, dan menolak pemberian kredit.
  3. Menyelenggarakan segala pekerjaan Bank Indonesia yang lain, dengan memperhatikan petunjuk Dewan Moneter.

Seiring dengan perkembangan sistem parlementer dengan perubahan-perubahan kabinetnya, maka keanggotaan Dewan Moneter pun silih berganti sesuai dengan kabinet pada masanya.

  1. Pada kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Keuangan dijabat oleh Ong Eng Die dan Menteri Perekonomian dijabat oleh Iskaq Tjokrohadisurjo.
  2. Pada kabinet berikutnya, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, Menteri Keuangan dijabat oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo.
  3. Pada kabinet berikutnya, yaitu kabinet Ali Sastroamidjojo II, Menteri Keuangan dijabat oleh Jusuf Wibisono dan Menteri Perekonomian dijabat oleh Burhanuddin.
  4. Pada kabinet Djuanda, Menteri Keuangan dijabat oleh Soetikno Slamet, Menteri Perdagangan dijabat oleh Rachmat Muljomiseno, Menteri Perindustrian dijabat oleh F.J. Inkiriwang, yang di dalam Dewan Moneter menjabat sebagai anggota pengganti.

Susunan Dewan Moneter kembali berubah setelah Dekrit Presiden 1959. Jabatan ketua dipegang oleh Ir. Djuanda (Menteri Keuangan), sedangkan Mr. Loekman Hakim (Gubernur Bank Indonesia) menjadi anggota yang dapat menggantikan ketua jika berhalangan. Para anggota lainnya adalah Dr. J. Leimena (Menteri Distribusi), Kol. Suprajogi (Menteri Produksi), Chaerul Saleh (Menteri Pembangunan), dan R.M. Notohamiprodjo (Menteri Muda Keuangan) sebagai anggota pengganti. Selain mengatur masalah keanggotaan Dewan Moneter, Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 juga mengatur tatacara pengambilan keputusan, seperti.

  1. Keputusan Dewan Moneter diambil dengan suara terbanyak.
  2. Anggota Dewan Moneter yang kalah suara, dalam waktu satu minggu berhak meminta agar pokok pertikaian itu diajukan kepada Dewan Menteri untuk diputuskan.

Sambil menunggu keputusan Dewan Menteri maka seorang anggota dapat meminta, supaya keputusan yang diambil oleh Dewan Moneter itu ditunda pelaksanaannya dan permintaan penundaan itu dikabulkan, kecuali Dewan Moneter dalam hal yang sangat mendesak berbeda keputusannya. Jika pendapatnya tidak dibenarkan, maka Gubernur berhak mengumumkan pendiriannya dalam Berita Negara dengan syarat menurut anggapan Dewan Menteri hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Notulen Dewan Moneter adalah rahasia, namun jika pemerintah menghendakinya, maka pemerintah dapat melihatnya.

Dalam kurun waktu 1953-1959, Dewan Moneter telah menghasilkan ketentuan-ketentuan, antara lain.

  1. Keputusan Dewan Moneter tentang Tambahan Pembayaran Impor (TPI) untuk pemasukan barang impor golongan III, yaitu barang-barang mewah, dan golongan IV, yaitu barang-barang mewah sekali sebesar 200% untuk golongan III dan 400% untuk golongan IV.
  2. Keputusan Dewan Moneter yang memberikan pengaturan umum tentang pembatasan kredit oleh badan kredit partikelir. Semua badan kredit partikelir yang mencatat jumlah uang giro dan deposito sekurang-kurangnya Rp 75 juta wajib menyimpan sebagian dari uang tunainya dalam bentuk Kertas Perbendaharaan Negara (KPN) dan mengadakan dasar perbandingan minimum antara jumlah uang tunai dengan giro dan deposito. Bagian uang tunai yang disimpan sebagai KPN dan dasar perbandingan minimum tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan persetujuan Dewan Moneter.
  3. Keputusan Dewan Moneter yang mengatur bahwa pendirian cabang bank wajib melalui persetujuan Bank Indonesia dengan syarat. Pendirian cabang bank umum harus tersedia modal dibayar atau cadangan bebas sekurang-kurangnya Rp 500.000 di atas jumlah modal dibayar minimum sebesar Rp 2.500.000. Pendirian cabang bank tabungan harus tersedia modal dibayar atau cadangan bebas sekurang-kurangnya Rp 100.000 di atas jumlah modal dibayar minimum sebesar Rp 500.000.
  4. Selain itu, Dewan Moneter menetapkan pula syarat-syarat umum mengenai penutupan cabang badan kredit, yaitu:

o Penutupan cabang badan kredit wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
o Surat permohonan penutupan wajib disampaikan selambat-lambatnya sebulan sebelum tanggal penutupan.
o Permohonan penutupan cabang badan kredit wajib dilampiri dengan keterangan tentang keadaan terakhir cabang yang akan ditutup.

Hal lain yang disebutkan dalam UU No. 11 tahun 1953 adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter. Realisasinya dapat dilihat pada saat pemerintah mengumumkan persetujuan keputusan rapat Dewan Moneter pada tanggal 18 Juni 1957, yaitu mengadakan perimbangan ekspor dan impor, memperbaiki persediaan devisa dengan meningkatkan ekspor, serta menyederhanakan peraturan devisa guna mengatasi kesulitan-kesulitan di bidang moneter, keuangan, dan perekonomian.

Dewan Moneter berdasarkan UU No. 11/1953 beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Dewan ini bertugas untuk menetapkan kebijakan moneter umum yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia serta memberi petunjuk kepada direksi tentang kebijakan Bank Indonesia dalam urusan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Moneter dibantu oleh Dewan Penasehat. Selama periode 1953-1959, Dewan Moneter telah menghasilkan beberapa ketentuan mengenai Tambahan Pembayaran Impor (TPI), pembatasan kredit oleh badan-badan kredit swasta, pendirian cabang bank, serta syarat-syarat penutupan cabang badan kredit.

3. Sejarah Pembentukan Bank Sentral di Indonesia

Gagasan pembentukan bank sentral telah muncul sejak pembahasan materi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Gagasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 tentang Hal Keuangan. Langkah pembentukan bank sentral dimulai dengan Surat Kuasa Soekarno-Hatta tanggal 16 September 1945 kepada R.M. Margono Djojohadikoesoemo untuk mempersiapkan Bank Negara Indonesia (BNI). Tidak lama kemudian, didirikan Jajasan Poesat Bank Indonesia yang berikutnya dilebur ke dalam BNI. Sebagai bank sentral dalam masa revolusi, BNI tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Sementara itu, De Javasche Bank (DJB) yang pernah menjadi bank sirkulasi pada masa Hindia Belanda, kembali membuka cabang-cabangnya di wilayah yang dikuasai oleh NICA sejak awal 1946. Pada 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) telah menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi bagi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan BNI berfungsi sebagai bank umum. Setelah bubarnya RIS pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia (RI) berkeinginan untuk memiliki bank sentral yang independen dan bebas dari kepemilikan asing. Keinginan tersebut difokuskan pada nasionalisasi DJB yang selama ini telah berfungsi sebagai bank sirkulasi meski masih berstatus bank swasta dan didominasi oleh Belanda. Pada 1951, DJB dinasionalisasi dan kepemilikan sahamnya berhasil diselesaikan oleh Panitia Nasionalisasi. Maka dengan berlakunya UU No. 11/1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, DJB dirubah namanya menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk RI.

Sejarah mencatat bahwa aktivitas perekonomian dan keuangan menjadi tulang punggung dalam perjalanan suatu bangsa. Dalam hal ini peran bank sentral sangat dibutuhkan sebagai sebuah lembaga yang memang diserahi tugas mengontrol sistem moneter dan perbankan suatu negara yang kebijakannya akan berdampak pada perekonomian.

Dalam menjalankan tugas tersebut, umumnya bank sentral memiliki wewenang mengedarkan uang, di samping memiliki fungsi dan wewenang mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan perbankan. Seperti diketahui, bank merupakan lembaga perantara keuangan. Selain itu, bank sentral berperan pula sebagai sumber terakhir pinjaman bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, atau dikenal dengan istilah lender of the last resort. Lebih jauh lagi, bank sentral juga mempunyai peran pengendali sistem moneter. Dari fungsi ini, menjadi lebih jelas lagi bahwa bank sentral juga berperan dalam pengembangan sistem perkreditan yang sehat. Sebagai negara yang sedang berusaha bangkit dari kehancuran selama masa penjajahan, para pendiri negara ini pun menyadari bahwa Indonesia memerlukan suatu bank sentral. Pemikiran ini muncul sejak pembahasan materi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada tanggal 5 Juli 1946, lahirlah Undang-Undang No. 2 Prp. 1946 mengenai pendirian Bank Negara Indonesia (BNI), dilanjutkan dengan meleburkan “Jajasan Poesat Bank Indonesia” ke dalam bank tersebut yang berkantor pusat di gedung eks. bank milik Belanda, De Javasche Bank Yogyakarta.

Walau status BNI sebagai bank sentral tidak tercantum secara tegas dalam Undang- Undang No. 2 Prp. 1946, namun beberapa pasalnya mengamanatkan tugas kebanksentralan, antara lain dinyatakan dalam pasal 1, pasal 6, pasal 7, dan pasal 10.

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mengejutkan Belanda dengan NICA-nya ketika mereka datang kembali ke nusantara dan membuat situasi menjadi memanas. Belanda yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia mencoba merebut kembali wilayah Indonesia satu per satu.

Seiring dengan itu, mereka juga membuka kembali beberapa kantor De Javasche Bank (DJB) di wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya.
Peta perebutan wilayah ditandai dengan berdirinya DJB Jakarta, Semarang, Manado, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Bandung, Medan, dan Makassar. Tanggal 21 Juli 1946, Belanda berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan melakukan aksi militer yang terkenal dengan istilah Clash I. Bersamaan dengan itu, empat buah kantor DJB pun ikut dibuka yaitu DJB Palembang, Cirebon, Malang, dan Padang. Pada Clash II, tanggal 19 Desember 1948, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, sehingga tiga kantor DJB pun ikut dibuka yaitu Yogyakarta, Solo, dan Kediri.

Gambaran keadaan negara Republik Indonesia (RI) yang terpecah-pecah seperti yang diuraikan di atas menjadikan embrio bank sentral Indonesia yang akan tumbuh menjadi tersendat. Di samping itu, kondisi tersebut berimbas dan berpengaruh pada kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas BNI. Kantor-kantor BNI yang lazimnya menggunakan gedung kantor DJB ikut menyingkir bersamaan dengan didudukinya kota bersangkutan, dan DJB ternyata dibuka kembali. Akhirnya BNI tidak bisa menjalankan fungsi bank sentralnya.

Dengan prakarsa Dewan Keamanan PBB, diselenggarakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan keputusan pengakuan kedaulatan penuh atas RI pada tanggal 27 September 1949, dengan bentuk negara RIS. KMB juga menetapkan bahwa yang bertindak sebagai bank sirkulasi adalah DJB. Keputusan KMB ini juga mengakibatkan berubahnya status dan fungsi BNI menjadi bank umum.

Belanda mengingkari keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tentang Irian Barat. Akibatnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini membangkitkan semangat nasionalisme yang tinggi, termasuk keinginan menasionalisasi De Javasche Bank (DJB). Pada tanggal 30 April 1951, Menteri Keuangan RI, Mr. Jusuf Wibisono, dalam wawancara persnya mengumumkan niat pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi DJB menjadi bank sirkulasi. Pernyataan yang dibuat tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak DJB ini menyebabkan Presiden DJB, Dr A. Houwink memutuskan untuk mengundurkan diri.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 123 tanggal 12 Juli 1951, diangkatlah Mr. Sjafruddin Prawiranegara menjadi Presiden DJB. Keterangan resmi mengenai nasionalisasi ini disampaikan Perdana Menteri, dr. Sukiman Wirjosandjojo kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 118 tanggal 2 Juli 1951, yang berlaku surut sejak tanggal 19 Juni 1951, dibentuklah “Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank NV”, dengan ketua Mohamad Sediono dan anggota-anggota yang terdiri atas Mr. Soetikno Slamet, Dr. R.M. Soemitro Djojohadikoesoemo, T.R.B Sabarudin, serta Drs. Khouw Bian Tie. Panitia ini bertugas menasionalisasi DJB dan merencanakan status baru bagi bank sentral Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, langkah pertama yang dilakukan oleh panitia adalah dengan membeli saham kepemilikan DJB oleh pemerintah dengan kurs 120% dalam valuta uang Belanda atau valuta lain sesuai tempat tinggal pemilik saham dengan kurs sebanding, dan kurs 360% untuk pemilik saham WNI atau penduduk dalam rupiah. Dengan cara ini kepemilikan DJB bisa diambil alih sebesar 99,4%. Sisanya 0,6% dianggap hilang karena tidak jelas pemiliknya Dan tanggal 15 Desember 1951, DJB resmi dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1951.

Tugas Panitia Nasionalisasi DJB selanjutnya adalah menyusun rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang disahkan DPR tanggal 10 April 1953 dengan sebutan Undang-undang Pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Dengan demikian Bank Indonesia resmi menjadi bank sentral Indonesia.

Bank Indonesia mempunyai beberapa perbedaan dengan pendahulunya, De Javasche Bank. Jika unsur pimpinan DJB adalah direksi, penasehat, komisaris pemerintah, dan dewan komisaris, maka unsur pimpinan Bank Indonesia adalah dewan moneter, direksi, dan dewan penasehat. Selain itu, jika direksi DJB terdiri atas presiden, wakil presiden I dan II, direktur, serta direktur I dan II, maka di lain pihak direksi Bank Indonesia terdiri atas gubernur dan beberapa anggota direksi. Bentuk badan hukum antara DJB dan Bank Indonesia juga berbeda. Bila badan hukum DJB berbentuk Naamlooze Vennootschap (NV), maka bentuk badan hukum Bank Indonesia adalah berdasarkan undang-undang.

Ditinjau dari tugasnya, kedua institusi ini pun berbeda. Bila DJB tidak diberikan tugas lain di bidang moneter dan perbankan selain mengedarkan uang dan menerima laporan bank-bank secara berkala, maka Bank Indonesia menurut UU No. 11/1953 bertugas memajukan perkembangan perbankan yang sehat berkaitan dengan urusan kredit dan urusan bank di Indonesia.

Di samping itu, dalam hal campur tangan pemerintah, DJB cukup independen, meskipun dalam beberapa hal harus mendapat persetujuan dari pemerintah c.q gubernur jenderal. Lain halnya dengan Bank Indonesia yang mengakomodir unsur pemerintah di dalam struktur organisasinya yaitu menteri keuangan dan menteri perekonomian sebagai ketua dan anggota Dewan Moneter. Kekuasaan Dewan Moneter ini sangat kuat karena selain menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, juga dalam hal-hal lain yang dianggap terkait dengan kepentingan umum, termasuk penetapan tarif-tarif bank.

Sebuah tonggak sejarah mengenai pendirian bank sentral di Indonesia telah dipancangkan. Meskipun kehadiran Dewan Moneter sebagai unsur pimpinan Bank Indonesia menjadikan struktur organisasi lembaga ini tidak dapat sepenuhnya independen dari pemerintah, namun kehadiran Bank Indonesia sebagai bank sentral telah memberikam andil besar dalam perjalanan perekonomian dan moneter di Indonesia pada masa mendatang.

4. Sejarah Kelembagaan BI

Setelah nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) tahun 1951, Panitia nasionalisasi DJB melanjutkan tugasnya dengan merumuskan RUU Pokok Bank Indonesia (BI) yang merupakan UU bagi bank sentral Indonesia. Dalam konsiderans UU nasionalisasi DJB disebutkan bahwa negara RI sebagai negara merdeka dan berdaulat harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional. Nasionalisasi DJB merupakan proses awal pembentukan bank sentral.

RUU tersebut disampaikan Pemerintah kepada Parlemen pada bulan September 1952. Tanggal 10 April 1953 Parlemen telah memberikan persetujuan atas RUU tersebut. Tanggal 19 Mei 1953, RUU tersebut disahkan Presiden dan diumumkan pada tanggal 2 Juni 1953 (UU No.11 tahun 1953 tentang UU Pokok BI, Lembaran Negara tahun 1953 No.40) dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1953. BI berdiri berdasarkan UU No.11 tahun 1953 (Lembaran Negara RI tahun 1953 No.40). Dalam Bab I pasal 1 UU tersebut ditetapkan bahwa dengan nama BI didirikan suatu bank untuk menggantikan De Javasche Bank dan bertindak sebagai bank sentral di Indonesia. Berdasarkan UU No.11 tahun 1953, BI memiliki 3 (tiga) fungsi dasar yaitu fungsi yang terkait dengan kebijakan moneter, kebijakan perbankan serta memperlancar lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan berlakunya UU Pokok BI tahun 1953, maka tanggal 1 Juli 1953 dicatat dan diperingati sebagai hari lahir atau hari jadi BI.

Tugas BI diatur dalam Bab II pasal 7 sampai dengan pasal 20 UU No.11
tahun 1953.Dalam UU No.11 tahun 1953 tentang UU Pokok BI disebutkan bahwa tanggung jawab atas kebijakan moneter berada pada pemerintah. Kebijakan moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter sedangkan Direksi BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter umum yang ditetapkan oleh Dewan Moneter. UU tersebut juga menyatakan bahwa BI melakukan pengawasan terhadap urusan kredit, menyelenggarakan peredaran uang, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri. Berdasarkan pasal 7 ayat (5) UU pokok BI 1953, pada bulan Januari 1955 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1955 tentang pengawasan urusan kredit. Sejak saat itu BI mulai mempersiapkan organisasi dan tenaga di bidang pengawasan bank yang secara formal terbentuk tahun 1957. Dalam bidang moneter BI mulai melakukan pengendalian uang beredar dengan menggunakan reserves requirement dan kredit bank

5. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1953-1959

Untuk lebih lengkapnya silahkan buka disini.

Terima kasih..

Sistem Moneter

Moneter

Setelah berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter di Indonesia secara umum ditetapkan oleh Dewan Moneter dan pemerintah bertanggung jawab atasnya. Mengingat buruknya perekonomian pasca perang, yang ditempuh pertama kali dalam bidang moneter adalah upaya perbaikan posisi cadangan devisa melalui kegiatan ekspor dan impor.

Pada periode ekonomi terpimpin, pembiayaan deficit spending keuangan negara terus meningkat, terutama untuk membiayai proyek politik pemerintah. Laju inflasi terus membumbung tinggi sehingga dilakukan dua kali pengetatan moneter, yaitu tahun 1959 dan 1965. Lepas dari periode tersebut pemerintah memasuki masa pemulihan ekonomi melalui program stabilisasi dan rehabilitasi yang kemudian diteruskan dengan kebijakan deregulasi bidang keuangan dan moneter pada awal 1980-an. Di tengah pasang surutnya kondisi perekonomian, lahirlah berbagai paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia.

Mulai pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi moneter menerpa Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah, sistem pembayaran terancam macet, dan banyak utang luar negeri yang tak terselesaikan. Berbagai langkah ditempuh, mulai dari pengetatan moneter hingga beberapa program pemulihan IMF yang diperoleh melalui beberapa Letter of Intent (LoI) pada tahun 1998. Namun akhirnya masa suram dapat terlewati. Perekonomian semakin membaik seiring dengan kondisi politik yang stabil pada masa reformasi. Sejalan dengan itu, tahun 1999 merupakan tonggak bersejarah bagi Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3/2004.

Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai undang-undang tersebut, Bank Indonesia diwajibkan untuk menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian moneter. Selain itu, utang luar negeri berhasil dijadwalkan kembali dan kerjasama dengan IMF diakhiri melalui Post Program Monitoring (PPM) pada 2004

Sistem Moneter

Sistem moneter atau monetary system yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing; di Indonesia otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia, dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kebijaksanaan Moneter

Kebijaksanaan moneter memegang peranan yang cukup penting di dalam perekonomian Indonesia. Mengapa demikian? Sebelum menjawabnya baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud kebijaksanaan moneter itu.

Yang dimaksud dengan kebijaksanaan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga.

Kebijaksanaan ini ditempuh untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh baik yang positif atau sebaliknya, dari peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena peran uang yang begitu vital dalam kehidupan perekonomian suatu negara, begitu pula pentingnya tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi pola kegiatan imvestasi di Indonesia.

Di dalam sistem perekonomian Indonesia, kebijaksanaan moneter ini dijalankan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan yang disebut dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia seperti halnya di negara-negara lainya, adalah satu-satunya bank sentral di Indonesia yang secara lebih rinci memiliki tugas :

  • Sebagai banknya pemerintah, dalam arti membantu pemerintah dalam menegelola (menyimpan dan meminjami) dana pemerintah yang akan dipergunakan untuk pembangunan.
  • Sebagai bank-nya bank umun, dalam arti akan membantu para bank umum dalam kegiatan operasional dana yang dimiliki atau dibutuhkanya.
  • Sebagai lembaga pengawasan kegiatan lembaga keuangan, dalam arti mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh masing-maisng lembaga keungan yang dapat mempengaruhi peredaran uang dan iklim investasi

Dilihat dari upaya yang di tempuh, kebijaksanaan moneter ini dapat dikelompokan menjadi dua jenis kebijaksanaan moneter, yakni :

  1. Kebijaksnaan Moneter Kuantitatif

Sesuai dengan namanya jenis kebijaksanaan moneter ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya. Kebijaksanaan jenis ini umumnya dijalankan dengan tiga cara yaitu :

  • Pertama, dengan melakukan operasi pasar terbuka, yakni dengan memperjualbelikan surat-surat berharga (SBI) yang dimiliki oleh Bank Indonesia, dengan harapan uang yang beredar akan menjadi lebih banyak atau menjadi lebih sedikit sesuai yang diperlukan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.
  • Kedua, dengan merubah tingkat suku bungan diskonto. Cara kedua dalam kebijaksanaan moneter kuantitatif ini dilakukan sebagai alternatif atau pendukung dari cara operasi pasar terbuka. Tingkat bunga diskonto adalah tingkat suku bunga yang berlaku dalam transaksi moneter antara Bank Indonesia dengan bank umum. Proses dari cara ini adalah, jika dengan asumsi yang sama, bahwa agar uang yang beredar di Indonesia tidak terlalu banyak, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menaikan tingkat suku bunga diskonto. Dengan suku bunga diskonto bunga yang tinggi, maka bank umum tidak akan meminjam uang adri Bank Indonesia dengan jumlah yang banyak. Sehinggan uang yang berada di bank umum juga menjadi sedikit, dan akibat selanjutnya uang yang tersalurkan ke masyarakat juga sedikit. Dengan demikian uang yang beredar tidak banyak lagi.
  • Ketiga, dengan cara merubah prosentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum. Dengan cara ketiga ini, diharapkan uang yang beredar dapat dikurangi karena cadangan minimal dari bank umum diturunkan. Namun demikian cara inipun akan gagal jika bank umum kembali menetapkan/ memiliki kelebihan cadangan minimal lagi.

2.  Kebijaksanaan Moneter Kualitatif

Untuk lebih mensukseskan cara-cara kuantitatif di atas maka Bank dapat melakukan kebijaksanaan moneter yang bersifat kualitatif ini. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan moneter kualitatif ini adalah dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/ lembaga keuangan lainya, baik manajemenya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia akan menghimbau kepada manajemen bank umum unutk tidak memiliki kelebihan cadangan minimal yang telah ditetapkan. Disamping itu kebijaksanaan ini juag bertujuan untuk mengawasi kegiatan perbankan dan lembaga keunagan lainya agar tidak sampai merugiakan masyarakat, bank umum itu sendiri sampai dengan perekonomian secara umum.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral (Bank Indonesia) dan sangat berpengaruh dengan perrumbuhan perekonomian Indonesia. 2 golongan dalam kebijaksanaan moneter ini yaitu kebijaksanaan moneter kuantitatif yang bertujuan mempengaruhi penawaran uang dan tingkat suku bunga, dan kebijaksanaan moneter kualitatif yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan tertentu dalam ekonomi. Dan keduaya jelas salin berhubungan dalam pelaksannanya.

Struktur Organisasi Bank Indonesia sebagai lembaga yang diberi tugas oleh negara untuk mengelola atau mengawasi lembaga-lembaga keuangan.

Image

Untuk struktur Bank Indonesia yang lebih lengkap bisa di download disini.

Kami juga melampirkan tinjauan kebijakan moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang bisa Anda lihat disini.